Provinsi Sumatera Utara tercatat masuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat deforestasi di Indonesia pada tahun 2024. Luas kehilangan hutan bahkan mencapai 7.303 hektar.
Angka ini menjadi sinyal bahwa wilayah ini juga menghadapi tekanan besar terhadap tutupan hutan meski tak separah provinsi seperti Kalimantan Timur.
Pemicu Utama: Izin Konsesi, Perkebunan, dan Perambahan
Berdasarkan analisis dapat ditunjukkan bahwa sebagian besar deforestasi terjadi secara legal. Hal ini dikarenakan masih sesuai dengan izin konsesi, produksi, atau pengembangan lahan. Sumatera Utara mencatat bahwa laju deforestasi di dalam konsesi hutan produksi meningkat pada periode 2013-2016.
Lebih jauh lagi, pemanfaatan hutan untuk kebun sawit dan aktivitas di kawasan berizin juga menjadi faktor yang mempercepat penghilangan hutan alam.
Dalam laporan terbaru, legislator meminta agar perambahan hutan di daerah seperti Kabupaten Dairi dihentikan karena berdampak langsung terhadap sumber mata air dan kehidupan masyarakat sekitar.
Dampak Sosial Lingkungan Yang Tak Bisa Diabaikan
Siapa sangka kerusajan hutan membawa banyak dampak?
Mulai dari menurunnya fungsi ekosistem hingga semakin meningkatnya risiko bencana alam. Pada kasus Kabupaten Dairi, penduduk menyampaikan bahwa perambahan hutan juga mengganggu sumber mata air sehingga berpengaruh pada hasil pertanian mereka.
Beberapa studi juga menemukan bahwa deforestasi berhubungan negatif dengan curah hujan, durasi penyinara matahari, dan variable iklim lainnya.
Hal ini juga mengindikasikan bahwa kerusakan hutan bukan hanya soal kehilangan pepohonan, namun juga potensi perubahan mikro iklim yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan produktivitas lahan.
Baca Juga: Jaga Semesta Alirkan Mata Air dari Jawa
Upaya Pengendalian dan Hambatan yang Dihadapi
Salah satu langkah yang dijalankan adalah program Perhutanan Sosial di Sumatera Utara yang telah mencapai luasan lebih dari 113.000 hektare dengan 291 SK yang telah diterbitkan untuk masyarakat.
Program ini bertujuan memberikan hak kelola kepada masyarakat lokal secara legal dan berkelanjutan, sebagai salah satu cara mengurangi tekanan deforestasi. Namun, tantangan tetap besar: antara lain tumpang tindih izin, kontrol bidang yang lemah, serta kebutuhan pemantauan yang lebih baik.
Legislator juga mendesak agar instansi terkait memeriksa kembali izin konsesi dan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) karena penghijauan dan pemulihan lahan harus dilakukan di area yang telah gundul.
Baca Juga: Strategi Hadapi Tantangan Lingkungan Daerah Pesisir
Apa Makna bagi Masyarakat dan Kebijakan ke Depan?
Bagi masyarakat setempat, deforestasi bukan sekadar hilangnya pohon di peta, tapi perubahan nyata yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hutan gundul, sumber air menipis, tanah kehilangan kesuburan, dan suhu udara meningkat karena tak ada lagi kanopi alami yang menahan panas.
Di beberapa daerah Sumatera Utara, perambahan hutan juga memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman serta lahan pertanian. Hewan liar kehilangan habitatnya dan sering masuk ke area pemukiman, menimbulkan konflik baru antara manusia dan satwa.
Secara ekologis, deforestasi menurunkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon, yang artinya memperparah perubahan iklim lokal. Hilangnya vegetasi besar-besaran membuat cadangan air tanah berkurang dan menurunkan kualitas udara, terutama di daerah dengan aktivitas industri dan perkebunan padat. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memengaruhi produktivitas pertanian, kesehatan masyarakat, bahkan kestabilan ekonomi daerah.
Dari sisi kebijakan, fakta bahwa provinsi ini masih masuk daftar “top 10” deforestasi nasional menandakan perlunya tindakan yang lebih tegas dan terukur: pengawasan izin konsesi, transparansi penggunaan lahan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan.
Program perhutanan sosial memang sudah menjadi langkah awal yang baik, tetapi pengawasan dan dukungan teknis harus terus diperkuat.
Di sinilah Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara (DLH Sumut) punya peran penting — bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. DLH berperan dalam edukasi lingkungan, rehabilitasi lahan kritis, serta monitoring terhadap izin-izin pemanfaatan hutan agar tidak disalahgunakan.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan dunia usaha, upaya menjaga hutan di Sumatera Utara bisa bergerak lebih konkret. Deforestasi tidak bisa diatasi hanya lewat peraturan, tapi melalui kesadaran kolektif bahwa hutan adalah penopang hidup — sumber air, udara bersih, dan keseimbangan ekosistem yang tak tergantikan.
Mari kita terus memantau berita seputar kebijakan lingkungan DLH Sumatera Utara melalui laman https://dlhsumaterautara.id/.
